BAB III

  • 12 Juni 2019
  • Oleh: rabned
  • Dibaca: 769 Pengunjung

 

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan pembangunan lima tahun mendatang adalah :

1.      Dalam penguatan  jati diri masyarakat yang berdasarkan Kebudayaan Bali, permasalahan dan tantangan yang dihadapi adalah :

-       Arus globalisasi membawa dampak besar tentunya dampak yang baik dan juga yang kurang baik, sehingga dapat berakibat negatif terhadap perkembangan kehidupan sosial budaya masyarakat. Budaya masyarakat Bali yang berdasarkan pada Konsep Hindu perlu didorong untuk lebih ditingkatkan perannya dalam membentengi dan memperkuat jati diri masyarakat untuk dapat menangkal pengaruh negatif dari budaya luar.

-       Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi memiliki potensi ekonomi yang besar yang berpengaruh langsung terhadap semakin besar dan intensifnya kegiatan baik sektor ekonomi maupun sosial budaya. Disisi lain luas wilayah yang relatif kecil, telah membawa dampak pada degradasi lingkungan. Keberlanjutan Pembangunan di Kecamatan Denpasar Baratakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan  pengelolaan Lingkungan hidup. Dan bertambahnya jumlah penduduk juga membawa konsekwensi bertambahnya volume sampah dan juga masalah lingkungan lainnya.

2.      Dalam Pemberdayaan Masyarakat yang dilandasi dengan kebudayaan Bali dan Kearifan Lokal, permasalahan dan tantangan yang dihadapi adalah :

-       Institusi (Lembaga Adat) cukup memberikan kontribusi besar sehingga berbagai organisasi kesenian (sekeha) dapat terus berkembang di masing-masing Desa/Kelurahan namun sebagaimana halnya fenomena sosial lainnya keberadaan  organisasi kesenian inipun mengalami pasang surut.

-       Peranan lembaga adat dan lembaga-lembaga tradisional lainnya sebagai perwujudan pemberdayaan masyarakat perlu lebih dikedepankan.

-       Tingginya pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial, untuk itu perlu dilakukan penataan administrasi kependudukan dan tertib administrasi kependudukan. Adapun penyandang masalah kesejahteraan sosial memerlukan penanganan melalui pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, berkaitan dengan upaya perlindungan kesejahteraan sosial dan perlunya peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui potensi yang ada berlandaskan kearifan lokal.

3.      Dalam Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik berdasar penegakan Supremasi hukum, permasalahan dan tantangan pokok yang dikan hadapi adalah :

-       Masih rendahnya SDM Aparatur Kecamatan, sehingga tingkat kinerja aparatur masih dirasakan kurang oleh masyarakat.

-       Tingkat disiplin SDM yang masih rendah dalam memberikan pelayanan

4.      Dalam Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Kota Denpasardengan Bertumpu pada Ekonomi Kerakyatan, permasalahan dan tantangan yang dihadapi adalah :

-       Peningkatan prasarana pendidikan di Kecamatan Denpasar Baratmasih perlu ditingkatkan mengingat masih adanya prasarana pendidikan yang masih rusak. Peningkatan kualitas SDM disamping melalui pendidikan formal, dapat juga dilakukan melalui pendidikan non formal.

-       Tingginya pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial, untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan ketahanan ekonomi melalui ekonomi kerakyatan seperti penataan pasar-pasar tradisional sehingga lebih berdaya guna.

5.      Dalam Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berlandaskan Tri Hita Karana, permasalahan yang dihadapi adalah.

-       Keberadaan industri dan industri rumah tangga/kerajinan belum memiliki hubungan yang erat dengan dunia usaha khususnya bidang pariwisata. Hal tersebut menyebabkan industri rumah tangga/kerajinan masih memiliki akses pasar yang terbatas.

-       Disamping Koperasi, LPD sebagai lembaga keuangan mikro telah memberikan kontribusi terhadap  perkembangan perekonomian skala kecil. Sebagian masyarakat masih memiliki pola pikir untuk mengkerdilkan Koperasi dan LPD-nya sendiri sehingga tidak ada upaya meningkatkan kinerja Koperasi dan LPD yang dia miliki.

-       Sebagai daerah tujuan wisata dan mengandalkan pariwisata dalam memacu perkembangan ekonomi sangat rentan  terhadap isu-isu yang terkait dengan keamanan kesehatan dan isu lainnya. Sarana, prasarana dan obyek daya tarik wisata yang dimiliki belum mampu menarik lebih banyak wisatawan, khususnya wisatawan manca negara untuk berkunjung ke obyek daya tarik wisata maupun untuk menginap.

-       Rendahnya rasio kepemilikan lahan pertanian dan alih fungsi lahan yang sangat cepat menyebabkan kegiatan pertanian selama ini belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan perlu ditingkatkan adanya keseimbangan pembangunan.

-       Peningkatan prasarana pendidikan di Kecamatan Denpasar Baratmasih perlu ditingkatkan mengingat masih adanya prasarana pendidikan yang masih kurang. Peningkatan kualitas SDM disamping melalui pendidikan formal, dapat juga dilakukan melalui pendidikan non formal.

 

Pembangunan di Kecamatan Denpasar Baratselama ini telah menunjukkan kemajuan diberbagai bidang kehidupan masyarakat yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, Ekonomi, Ilmu Pengetahuan  dan Teknologi (IPTEK), politik dan keamanan, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana serta mengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup.

Kecamatan Denpasar Baratsebagai bagian dari Kota Denpasar yang merupakan pusat Ibu Kota Provinsi Bali dan pusat berbagai kegiatan berada pada posisi yang sangat strategis. Posisi yang strategis ini menyebabkan pertumbuhan yang sangat pesat dalam bidang ekonomi, sosial budaya termasuk sisi lingkungan fisiknya. Pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat masih menyisakan permasalahan yang menjadi isu mendasar dalam pembangunan Kecamatan Denpasar Barat yang perlu penanganan dari Pemerintah Kecamatan Denpasar Barat.

 

3.2  Telaahan Visi, Misi, dan Program KDH dan WKDH Terpilih

A.    Visi Pemerintah Kota Denpasar

Visi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016-2021 adalah:

”DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN”

Denpasar kreatif adalah ”Denpasar Kota Hidup”. Kota hidup adalah kesadaran dinamis terhadap tiga daya. Pertama, sumber daya alam untuk menggugah inovasi struktur; kedua, sumber daya manusia untuk menggugah dinamika kultur; dan ketiga, sumber daya spiritual untuk menggugah kreasi aparatur. Prinsip – prinsip inovasi struktur bersandar pada kecerdasan, dinamika kultur bersandar pada keseimbangan, dan kreasi aparatur bersandar pada keharmonisan. Inilah Denpasar Kreatif. Inovasi, dinamika, dan kreasi tersebut sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk mewujudkan kenyamanan, kemandirian, keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang sepenuhnya dikendalikan di atas landasan kebudayaan. Kebudayaan yang berintikan agama menjadi spririt kreativitas, baik penciptaan, pelestarian, maupun penyempurnaan tatanan nilai dalam rangka memelihara keteraturan, ketertiban, dan keseimbangan sosial. Dengan demikian, Denpasar menjadi kota cerdas, bermoral, dan religius. Inilah Denpasar Berwawasan Budaya.

Wawasan budaya pada gilirannya dapat memelihara keseimbangan kekuatan regulasi kemampuan pemberdayaan, kesanggupan pelayanan, dan perkembangan pembangunan. Dengan keseimbangan ini Denpasar menjadi kota nyaman, mandiri, adil dan sejahtera, bahkan bahagia. Inilah Denpasar Harmonis. Keharmonisan itulah kekayaan yang paling besar dalam perbedaan dan nilai yang paling berharga dalam keragaman.

Visi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2016-2021 disusun sesuai dengan Visi RPJPD Kota Denpasar hingga tahun 2025 sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar No.1 Tahun 2009 yaitu: ” Denpasar Kota Berbudaya Dilandasi Tri Hita Karana” dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011-2031, Pasal 5 yang menyebutkan ” Penataan ruang Kota Denpasar bertujuan untuk mewujudkan ruang Kota Denpasar yang produktif, aman, nyaman dan berkelanjutan sebagai pusat kegiatan nasional dalam sistem perkotaan, berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif yang berjati diri budaya Bali”.  Kota Budaya yang dimaksudkan adalah budaya yang bersifat universal dan dinamis meliputi budaya tertib, budaya bersih, budaya kerja, budaya gotong royong yang bersifat kondusif harus dikemas dan disesuaikan dengan budaya Bali yang dilandasi oleh falsafah Tri Hita Karana, dengan tetap bisa memilih yang baik, dan mengabaikan nilai- nilai yang tidak sesuai lagi dengan jiwa pembangunan seperti, nilai yang terlalu banyak berorientasi vertikal kearah tokoh, nilai yang terlalu berorientasi terhadap nasib, dan lain-lain.

Karena hal ini bisa mematikan beberapa sifat mentalitas tertentu seperti kemauan untuk maju dan berkembang atas kemauan sendiri, rasa tanggungjawab dan disiplin. Disinilah peranan dan falsafah Tri Hita Karana yang merupakan budaya Bali dipertaruhkan. Untuk menjadikan Denpasar sebagai Kota yang berbudaya.

 

B.     MISI

Misi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016-2021, sesuai dengan arah kebijakan sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 Tentang RPJPD yang mensyaratkan fokus RPJMD Semesta Berencana periode 2016-2021 adalah peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing daerah. Kedua Hal Tersebut harus mengacu kepada terwujudnya Kota Budaya yang dilandasi Tri Hita Karana. Sesuai dengan arahan RPJPD, fokus RPJMD Semesta Berencana Periode Tahun 2016-2021 dan guna mewujudkan Visi Kota Denpasar Tahun 2016-2021 disusun misi antara lain:

1.      Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar Berlandaskan kebudayaan Bali.

2.      Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal.

3.      Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (law enforcement)

4.      Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan.

5.      Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana.

Keterkaitan Misi Kota Denpasar Tahun 2016-2021, dengan misi RPJPD yang diatur dalam Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.      Misi 1, yaitu: Penguatan jati diri masayarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali, sesuai dengan arahan Misi 1 RPJPD yaitu: Mewujudkan Pemberdayaan Lembaga Pakraman, Budaya dan pemahaman Agama adalah memperkuat jati diri dan karakter kota yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, bangsa, dan memiliki kebanggaan dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etik dalam pembangunan.

2.      Misi 2, yaitu: Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal, sesuai dengan Misi 2 RPJPD, yaitu: Mewujudkan Penguatan Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam menunjang pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan daerah,mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, menanggulangi kemiskinan secara drastis, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

3.      Misi 3, yaitu: Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (law enforcement), sesuai dengan Misi 3 RPJPD yaitu: Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah memperkuat perekonomian berbasis kerakyatan didasarkan pada keunggulan masing – masing wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan; mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan; pemanfaatan clan penciptaan iptek; pembangunan infrastruktur yang maju; serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara.

4.      Misi 4, yaitu: Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan, sesuai dengan Misi 2 RPJPD yaitu: Mewujudkan Penguatan Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam menunjang pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.

5.      Misi 5, yaitu: Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana, sesuai dengan Misi 4 RPJPD, yaitu: Mewujudkan Keamanan dan Lingkungan Kondusif adalah, memantapkan kondisi keamanan dan ketertiban, dalam rangka menjaga jati diri dan martabat daerah dalam tatanan internal maupun eksternal (daerah, nasional dan internasional) sehingga mampu menopang image pencitraan yang baik, hal ini sangat penting karena Kota Denpasar menyadari sumber pendapatan daerah dalam menunjang program – program pembangunan sangat tergantung dan pariwisata, sedangkan pariwisata sangat rentan terhadap faktor keamanan, kondisi ini bisa dibangun secara sinergis dengan seluruh stakeholders (Desa Pakraman, Poltabes, dunia usaha masyarakat dan pemerintah) dengan membangun sebuah sistem yang lebih mengedepankan ketepatan dan jaringan penanganan masalah – masalah keamanan dan ketertiban.

Visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016-2021, sesuai dengan arah kebijakan RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025 untuk RPJMD ke 3 ditujukan untuk: (1) Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengarah pada keunggulan SDM yang kompetitif dengan mengedepankan kualitas dan daya saing, meningkatkan penyertaan pemanfaatan iptek, pembangunan infrastruktur yang maju. Pada kondisi seperti ini, kemandirian masyarakat memegang peran sangat penting, pemerintah hanya memfalisitasi ketentuan – ketentuan masyarakat yang mengarah pada kemajuan, berbagai bentuk inovasi pembangunan diharapkan akan terus tercipta melalui peningkatan kualitas SDM. Dengan demikian harapan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan semakin menemui titik temu yang signifikan. (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengedepankan peningkatan daya saing dan penguasaan iptek diarahkan untuk menciptakan dan menguasai ilmu pengetahuan baik ilm,u pengetahuan dasar maupun terapan, serta menyumbangkan ilmu sosial dan kemanusiaan untuk menghasilkan teknologi dan memanfaatkan teknologi hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan bagi kesejahteraan masyarakat, kemandirian dan daya saing melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas iptek yang senantiasa berpedoman pada nilai-nilai yang adi luhung.

                    Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar periode RPJMD Ke-3 ini selain harus mengacu Visi dan Misi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025 juga harus mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana dituangkan dalam Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yang dimuat dalam RPJMN 2015-2019. Adapun keterkaitan Misi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016-2021 dengan Nawa Cita dapat dijelaskan sebagai berikut.

1.      Misi 1, yaitu: Penguatan jati diri masayrakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali, sesuai dengan Cita 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, dan Cita 8: Melakukan revolusi karakter bangsa.

2.      Misi 2, yaitu: Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal, sesuai dengan Cita 5: Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

3.      Misi 3, yaitu: Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (law enforcement), sesuai dengan Cita 2: Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dan Cita 4: Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

4.      Misi 4, yaitu: Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan, sesuai dengan Cita 3: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; dan Cita 6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.

5.      Misi 5, yaitu: Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana sesuai dengan Cita 1: Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, dan Cita 9: Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

 

3.3  Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tentang Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019 bahwa Visi Kementrian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019 adalah “ Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa” sedangkan Misi Kementrian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019 yaitu;

1.      Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengalaman terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.

2.      Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.

3.      Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.

4.      Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.

5.      Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Kementrian Dalam Negeri dalam Periode waktu 2015 – 2019 , sebagai berikut:

1.      Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan milai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara;

2.      Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah;

3.      Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;

4.      Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa;

5.      Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya;

6.      Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintah dalam negeri.

Arah kebijakan strategi Kementerian Dalam Negeri sejalan dengan RPJMD Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016-2021 pada arah kebijakan Misi ke 3 yaitu Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (law enforcement),

 

 

3.4  Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011 – 2031 bahwa Kecamatan Denpasar Barat sebagian besar wilayah ditetapkan sebagai berikut:

 

1.      Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya terdiri atas kawasan perumahan dan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran serta kawasan ruang evakuasi bencana.

2.      Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana terdiri atas kawasan rawan banjir yang sebarannya meliputi kawasan sekitar Jl. Gunung Guntur Kelurahan Padangsambian, perumahan pandan sari, perumahan padang asri dan Jl. Gunung Payung Desa Padangsambian Kelod, serta kawasan Jl. Gunung Batur Kelurahan Pemecutan.

3.      Kawasan Strategis Kota

Kawasan strategis yang memiliki kepentingan untuk pelayanan sosial yang tinggi terdiri atas kawasan sanglah

 

 

3.5  Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas maka isu – isu  strategis Kecamatan Denpasar Barat adalah sebagai berikut :

1.      Penumbuhan partisipasi masyarakat terhadap pelayanan

Partisipasi adalah sebuah hubungan timbal balik yang diberikan oleh pemberi pelayanan dan penerima pelayanan, sehingga terjalin komunikasi yang efektif. Penumbuhan partisipasi dibangun dengan berbagai lini antara lain dengan terjalinnya komunikasi yang efektif, tersedianya media informasi yang memadai, adanya kegiatan baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh kecamatan kepada masyarakatnya. Dengan adanya pelimpahan kewenangan adalah sebuah media yang efektif guna membangun infrastruktur atau jaringan komunikasi kepada masyarakat.

2.      Peningkatan kemampuan aparatur

Kemampuan aparatur adalah salah satu faktor yang cukup penting guna melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, dengan melihat komposisi dan regulasi perlu kiranya membuat sebuah terobosan. Terobosan itu adalah adanya peningkatan kemampuan aparatur yang bersifat aplikatif dan berkelanjutan. Sebuah instansi berkewajiban untuk selalu mengadakan pembenahan diri khususnya yang berhubungan dengan kemampuan aparatnya. Peningkatan kemampuan dilakukan secara non formal dan aplikatif, sehingga kemampuan akan tumbuh sendiri sesuai dengan kapasitas pribadi. Kegiatan yang aplikatif tersebut antara lain; kemampuan penguasaan teknologi, kemampuan melayani masyarakat, kemampuan dalam memecahkan masalah dan kemampuan berkoordinasi.

3.      Konsistensi terhadap standar pelayanan

Tuntutan masyarakat dan regulasi dalam pelayanan semakin hari semakin meningkat, hal ini harus diimbangi dengan pembuatan regulasi yang mampu menampung kemampuan aparatur dan kepentingan masyarakat. Standar pelayanan adalah hal yang harus bersifat mutlak ada, sehingga pelayanan akan terstruktur dan terbuka. Dalam pelaksanaan standar pelayanan diperlukan sebuah konsistensi dalam penyusunan dan pelaksanaannya, sehingga diperlukan komunikasi yang efektif antara penyedia pelayanan dan stakeholdernya. Pembenahan dan kajian terhadap sebuah standar pelayanan mutlak diperlukan guna pemenuhan pelayanan baik bagi pemberi maupun penerima pelayanan.

4.      Pelaksanaan pelimpahan kewenangan

Pelimpahan kewenangan adalah sebuah dasar bagi pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah, perlu adanya penguatan terhadap pelaksanaannya. Dalam melaksanakan kewenangan perlu diklasifikasi yang berupa perijinan, fasilitasi dan koordinasi. Dengan klasifikasi tersebut akan terlihat mana kewenangan yang harus lebih dulu dilaksanakan, yang tentu saja juga harus disertai pemenuhan terhadap sumber daya baik manusia/ perangkat maupun pembiayaan.


Download File Disini

  • 12 Juni 2019
  • Oleh: rabned
  • Dibaca: 769 Pengunjung

Transparansi Terkait Lainnya

A.A Ngurah Made Wijaya, S.Sos

Apakah anda merasa puas dengan pelayanan di Kantor Camat Denpasar Barat ?